TVRINews, Yogyakarta
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai menelusuri peristiwa kerusuhan yang terjadi setelah aksi unjuk rasa pada 10 November 2026 di Yogyakarta. Salah satu lokasi yang didatangi adalah kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menggali informasi terkait kronologi kejadian serta dugaan tindakan kekerasan dalam penanganan aksi oleh aparat keamanan.
Dalam penelusuran tersebut, sejumlah komisioner Komnas HAM didampingi mahasiswa yang menjadi saksi sekaligus mengetahui secara langsung rangkaian peristiwa kerusuhan. Pengumpulan informasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pemicu kerusuhan, termasuk prosedur penanganan yang dilakukan aparat keamanan.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan penelusuran di kawasan Bundaran UGM difokuskan pada dugaan masuknya aparat ke area sekitar kampus, serta penggunaan kendaraan penyemprot air atau water cannon dan gas air mata saat pembubaran massa aksi.
Komnas HAM juga menggali informasi mengenai titik penggunaan gas air mata dan kemungkinan adanya peserta aksi, khususnya mahasiswa, yang mengalami kekerasan maupun penangkapan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Khusus di Bundaran UGM, kami ingin mengidentifikasi dugaan adanya aparat yang masuk ke kawasan kampus. Informasi awal yang kami terima menyebutkan adanya penggunaan water cannon dan gas air mata. Kami ingin mengetahui dari titik mana penyemprotan tersebut dilakukan hingga dampaknya mencapai kawasan kampus. Selain itu, kami juga menggali informasi apakah peserta aksi, terutama mahasiswa, mengalami kekerasan, penangkapan, atau tindakan lainnya. Saat ini kami masih melakukan identifikasi awal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi dan kronologi kejadian,” ujar Anis Hidayah, Jumat, 13 November 2026.
Selain mengumpulkan keterangan di lokasi, Komnas HAM juga berencana meminta informasi dari jajaran Rektorat UGM dan sejumlah mahasiswa. Langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi data serta mengonfirmasi berbagai informasi terkait peristiwa kerusuhan.
Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa UGM yang turut memberikan keterangan berharap penelusuran Komnas HAM dapat mendorong perubahan signifikan dalam penanganan aksi unjuk rasa di Yogyakarta. Ia menilai sejumlah aksi yang berlangsung pada 1 September, 20 Oktober, 28 Oktober, hingga 10 November 2026 masih diwarnai dugaan tindakan represif terhadap masyarakat.
“Keterangan yang kami berikan ini diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan terkait aspek keamanan. Sebab, sejak 1 September, 20 Oktober, 28 Oktober, hingga 10 November kemarin, masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa di Yogyakarta selalu menghadapi tindakan represif, baik dari aparat kepolisian maupun unsur pengamanan swakarsa,” ujarnya.
Selain kawasan Bundaran UGM, Komnas HAM juga mendatangi sejumlah titik lain yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut. Lokasi yang ditinjau meliputi kawasan depan Istana Kepresidenan Gedung Agung, Gedung DPRD DIY yang menjadi salah satu lokasi awal terjadinya kerusuhan, serta kawasan Tugu Yogyakarta.
Penelusuran ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kronologi kejadian sekaligus menjadi bahan bagi Komnas HAM untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di Yogyakarta.
