TVRINews, Yogyakarta
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Yogyakarta terus berlangsung melalui metode pendataan dari rumah ke rumah. Salah satu responden yang mengikuti pendataan tersebut adalah Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di rumah dinasnya, Selasa (23/6/2026).
Proses pendataan dilakukan petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 dari Kelurahan Muja-Muju, Kemantren Umbulharjo, dan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, Joko Prayitno. Kegiatan berlangsung sekitar 30 menit.
Dalam pendataan tersebut, Hasto memberikan berbagai informasi terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, kepemilikan aset, aktivitas usaha, hingga kegiatan pertanian yang dijalankan.
Keterlibatan Wali Kota Yogyakarta dalam sensus ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pendataan nasional sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk memberikan data yang akurat kepada petugas.
BPS menyebut Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret struktur ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha berskala besar, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital. Hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan data yang dihimpun melalui sensus akan membantu pemerintah dalam memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih rinci.
“Data terkait penghasilan, kepemilikan aset, dan aktivitas usaha akan menjadi profil ekonomi masyarakat. Dari data tersebut, pemerintah dapat melakukan pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan sehingga kebijakan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Hasto, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi atau desil akan membantu pemerintah meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, pemerintah dapat lebih presisi dalam menentukan penerima bantuan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tidak menerima bantuan, sementara yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, menjelaskan bahwa sensus tidak hanya mendata kegiatan usaha, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga secara umum.
“Ketika petugas datang ke rumah, kami tidak hanya menanyakan aktivitas ekonomi, tetapi juga menggali informasi mengenai kondisi keluarga, seperti sumber air minum, tingkat pendidikan anggota keluarga, hingga berbagai indikator kesejahteraan lainnya,” jelasnya.
Menurut Joko, pembaruan data tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hingga 23 Juni 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi di Kota Yogyakarta telah mencapai sekitar 6,35 persen dari target lebih dari 200 ribu keluarga dan unit usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kelurahan, RW, hingga RT untuk mendukung kelancaran proses pendataan.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjamin kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh masyarakat.
