TVRINews, Yogyakarta
Persoalan sertifikat tanah milik warga terdampak erupsi Gunung Merapi 2010 di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Enam belas tahun setelah erupsi, masih terdapat 57 bidang tanah milik warga yang belum memiliki sertifikat pengganti. Dokumen kepemilikan sebelumnya hilang akibat bencana tersebut sehingga warga masih menantikan kepastian hukum atas tanah mereka.
Lurah Kepuharjo, Heri Suprapto, mengatakan penyelesaian persoalan sertifikat tanah tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah kalurahan. Pihaknya berharap proses penerbitan sertifikat pengganti dapat segera dituntaskan agar hak kepemilikan warga memiliki kepastian hukum.
Meski belum mengantongi sertifikat pengganti, warga tetap mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut secara mandiri. Sebagian besar tanah digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Heri menegaskan, lahan-lahan tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan hunian, melainkan tetap difungsikan sebagai lahan pertanian. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Sleman dapat membantu mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman.
“Kami berharap Bupati Sleman ikut mendorong BPN karena penerbitan sertifikat merupakan kewenangan BPN. Kami berharap Bupati Sleman dapat membantu mengawal agar sertifikat tanah warga Kepuharjo segera diterbitkan oleh BPN Sleman,” ujar Heri Suprapto.
Pemerintah Kalurahan Kepuharjo berharap dukungan pemerintah kabupaten dapat mempercepat koordinasi dengan BPN sehingga penerbitan 57 sertifikat pengganti segera memperoleh kepastian. Dengan demikian, warga terdampak erupsi Merapi dapat kembali memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah.










