TVRINews, Yogyakarta
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menilai menurunnya optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja merupakan kondisi yang wajar di tengah tekanan ekonomi global dan konflik geopolitik yang masih berlangsung.
Ia menanggapi hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan Indikator Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dalam tiga bulan terakhir.
Menurutnya, gejolak geopolitik dan geoekonomi global turut memengaruhi perekonomian nasional. Kenaikan harga energi serta bahan baku impor telah meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor sehingga berdampak pada kondisi pasar tenaga kerja.
"Memang kondisi geopolitik dan geoekonomi yang terjadi di dunia bukan hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga banyak negara lain. Karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus benar-benar mewaspadai situasi ini. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan menyikapinya dengan sangat hati-hati," ujar Afriansyah, dikutip Kamis, 30 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengikuti berbagai program pelatihan agar memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Ketenagakerjaan memperluas program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah. Program tersebut diprioritaskan bagi pekerja korban PHK agar dapat beralih ke bidang pekerjaan lain yang memiliki peluang lebih besar.
Kemenaker telah menyiapkan sebanyak 50 ribu slot pelatihan khusus bagi pekerja yang terkena PHK. Selain itu, pemerintah juga membuka 220 ribu kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Afriansyah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus mempercepat penyerapan lulusan baru ke dunia kerja.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor green jobs, ekonomi digital, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.
