TVRINews, Yogyakarta
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Raditya Jati memastikan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga saat ini masih relatif aman dan belum berstatus siaga darurat kekeringan.
Raditya mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan dukungan apabila pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat dan membutuhkan bantuan penanganan dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini, selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan. Namun, kalau nanti memang ada status siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, kami akan segera memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Raditya, dikutip Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurutnya, bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan tangki air, pompa, hingga modifikasi cuaca apabila diperlukan untuk meningkatkan curah hujan dan mengisi waduk.
“Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu dengan tangki air atau pompa, atau dukungan untuk modifikasi cuaca perlu diperlukan hujan untuk mengisi waduk Kalaupun itu pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, terdapat sembilan kapanewon di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari.
Wilayah tersebut meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, Imogiri, Jetis, Pajangan, Pandak, dan Pundong di Kabupaten Bantul; Kapanewon Rongkop di Kabupaten Gunungkidul; serta Kapanewon Temon di Kabupaten Kulon Progo.
BMKG memprediksi musim kemarau di DIY baru akan berakhir pada dasarian pertama hingga kedua November 2026. Potensi kekeringan ekstrem di DIY dipengaruhi aktivitas El Nino kategori kuat yang diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026.
Masyarakat dan pemerintah daerah diminta mengantisipasi dampak kekeringan, salah satunya dengan melakukan pengelolaan sumber daya air secara lebih efisien.
Lebih lanjut, BNPB menyebut di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terdapat kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian serius.
Namun, di sejumlah wilayah lain, BNPB telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan pemantauan titik panas melalui satelit. Upaya tersebut dilakukan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian terkait, relawan, dan perusahaan untuk memastikan potensi bencana dapat diantisipasi sedini mungkin.
